Komitmen Bebas Korupsi, Rutan Kudus Saksikan Serah Terima Barang Rampasan

Kudus - Rabu (12/07). Serah Terima Penetapan Status Pengguna (PSP) Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara dan Kuliah Umum dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia disaksikan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Kudus secara virtual.

Baca juga: Tingkatkan Sinergitas Antar Instansi, PK Bapas Nusakambangan Kunjungi Korban Kasus Perlindungan Anak

Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat sebagai tuan rumah, seluruh pegawai Rutan Kelas IIB Kudus menyaksikan kegiatan tersebut.

Baca juga: Koramil 07/Maos Berikan Pembekalan Kepada Linmas Desa Sidasari

Acara diawali dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Penetapan Status Pengguna (PSP) Barang Milik Negara yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga: Mendukung Ketahanan Pangan Babinsa dan Kelompok Tani Perbaiki Jalan Pertanian Yang Rusak

Yasonna H. Laoly selaku Menteri Hukum dan HAM RI menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua KPK atas terlaksananya Serah Terima Penetapan Status Pengguna (PSP) Barang Milik Negara yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara dan Kuliah Umum dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Baca juga: Kemenkumham Jateng Jalin Kolaborasi Eksternal Tingkatkan Pelayanan Kesehatan Warga Binaan

"Serah terima barang rampasan negara melalui penetapan status penggunaan merupakan upaya yang penting dalam mengoptimalkan penggunaan aset negara yang telah disita sebagai hasil dari tindak korupsi" jelasnya.

Baca juga: Prosesi Pemakaman Widaningsari Soesilo Soedarman Istri Almarhum Purnawirawan Jendral TNI Soesilo Soedarman.

Dilanjutkan serta diakhiri dengan perkuliahan umum oleh Ketua KPK, Firli Bahuri dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kementerian Hukum dan HAM sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan barang rampasan negara akan terus berkomitmen dalam menjalankan tugasnya dengan baik untuk mengurangi dampak negatif dari tindak pidana korupsi.